Petinggi Grup Djarum Terlibat dalam Kasus Korupsi Pajak
Seorang petinggi dari Grup Djarum dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pajak yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus ini terkait pelaksanaan program tax amnesty pada tahun 2016 hingga 2020. Penggeledahan di beberapa rumah pejabat pajak telah dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa kasus ini sudah masuk tahap penyidikan. Ia juga mengungkapkan bahwa Kejagung telah mengajukan permohonan pencegahan ke Kementerian Imigrasi terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Lima Orang yang Dimintai Pencegahan
Lima orang yang diminta untuk dicegah keluar negeri adalah:
- Mantan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Ken Dwijugiasteadi
- Pengusaha Victor Rachmat Hartono
- Pemeriksa pajak Ditjen Pajak, Karl Layman
- Konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo
- Kepala KPP Madya Semarang, Bernadette Ningdijah Prananingrum
Anang menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa upaya memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak antara tahun 2016 sampai 2020.
Tanggapan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima dan melaksanakan permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang tersebut. Ia menyatakan bahwa pencegahan dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung.
Respons dari Menteri Keuangan
Menanggapi kasus ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung. Ia mengatakan bahwa belum ada laporan resmi dari Jaksa Agung, namun ia percaya bahwa proses akan berjalan sesuai aturan.
Purbaya juga menyoroti isu terpisah mengenai perusahaan-perusahaan yang belum membayar pajak tepat waktu. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak terkait dengan dugaan korupsi dalam program tax amnesty.
Ia juga mengatakan bahwa beberapa pegawai Kemenkeu telah dipanggil untuk memberikan kesaksian. Meski demikian, ia belum menerima informasi lebih lanjut mengenai koordinasi khusus dengan Kejagung.
Penyangkalan tentang Bersih-Bersih di DJP
Purbaya menyangkal bahwa upaya bersih-bersih di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkaitan dengan kasus penyelidikan korupsi Tax Amnesty oleh Kejagung. Ia menegaskan bahwa kasus yang sedang diselidiki merupakan peristiwa masa lalu dan kini sepenuhnya dalam ranah penegakan hukum Kejagung.
Tanggapan dari Grup Djarum
Corporate Communication Manager PT Djarum, Budi Darmawan, menyatakan bahwa pihaknya mengetahui isu ini dari pemberitaan media. Ia menegaskan bahwa PT Djarum akan bersikap kooperatif dan taat hukum sebagai warga negara dan entitas korporasi.
“Kami mengetahui hal ini dari berita. Sebagai warga negara kami akan taat hukum,” ujar Budi kepada viatv.id.co.id, Kamis (20/11/2025).
