Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non-ASN. Keputusan ini diambil meskipun pemerintah pusat memberikan opsi fleksibilitas sistem kerja tersebut.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menyampaikan bahwa kondisi di wilayahnya saat ini masih dalam kategori terkendali. Baik dari sisi mobilitas masyarakat maupun pelaksanaan tugas pemerintahan, seluruhnya dinilai berjalan normal tanpa hambatan berarti.
Menurutnya, penerapan WFH justru berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan pegawai. Ia mengkhawatirkan sistem kerja dari rumah bisa dianggap sebagai waktu libur apabila tidak disertai pengawasan yang ketat.
Selain itu, kemajuan teknologi yang memungkinkan pekerjaan dilakukan melalui perangkat digital seperti ponsel juga menjadi perhatian. Hal ini dinilai berisiko disalahgunakan jika tidak ada kontrol yang optimal terhadap kinerja pegawai.
Muhidin juga menyoroti kemungkinan meningkatnya aktivitas di luar daerah apabila WFH diberlakukan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu fokus dan efektivitas kerja ASN.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan untuk tetap bekerja dari kantor juga berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, sistem kerja tatap muka dinilai masih menjadi pilihan terbaik saat ini.
Meski tidak menerapkan WFH, Pemprov Kalsel tetap berupaya menjaga produktivitas dan meningkatkan kompetensi pegawai. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengisi waktu kerja dengan kegiatan pelatihan dan koordinasi.
Dalam waktu dekat, pemerintah provinsi akan menggelar kegiatan dinas bersama pejabat Eselon III, termasuk pelatihan Manajemen Risiko yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memastikan kinerja tetap terkontrol dengan baik.
