Banjarmasin menutup tahun anggaran 2025 dengan sebuah keberhasilan sunyi: sekitar Rp350 miliar uang rakyat berhasil selamat dari segala bentuk intervensi pembangunan. Anggaran itu tidak tersentuh, tidak tercemar proyek, dan tidak terpapar risiko pelayanan publik. Dalam dunia laporan keuangan, ini disebut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Dalam dunia nyata, ini lebih mirip evakuasi dana secara terencana—demi keamanan birokrasi.
Aturan dan waktu kembali dijadikan tersangka utama. Dua entitas yang saban tahun selalu datang tanpa pemberitahuan, seolah-olah kalender fiskal adalah kejutan alam. Demi menghindari kesalahan, pemerintah memilih opsi paling aman: tidak melakukan apa-apa. Pilihan ini memang steril dari pelanggaran, tapi juga steril dari manfaat.
Uang memang tidak hilang. Ia hanya ditidurkan. Sayangnya, kebutuhan warga tidak bisa ikut hibernasi. Jalan tetap berlubang, layanan tetap tersendat, dan publik kembali diberi janji paling abadi dalam sejarah anggaran: tahun depan.
Di tengah keluhan warga soal pelayanan publik, Pemerintah Kota Banjarmasin patut berbangga. Mereka berhasil mendidik uang agar patuh, tenang, dan tidak ke mana-mana. Buktinya, sekitar Rp350 miliar APBD 2025 sukses “diamankan” di kas daerah. Tidak bocor, tidak bergerak, tidak merepotkan. Ini prestasi.
Nama resminya memang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tapi istilah ini terlalu kaku untuk menggambarkan situasi yang lebih tepat disebut uang mode standby. Dari total APBD Rp2,6 triliun, hampir seperenam memilih menjadi penonton pembangunan, bukan pemain utama.
Pemerintah kota menyebut penyebabnya klasik sekaligus sakral: aturan dan waktu. Dua entitas yang setiap tahun datang tanpa undangan, tapi selalu mengejutkan. Padahal regulasi tidak ditulis semalam, dan kalender tidak berubah mendadak. Kecuali jika Desember memang selalu datang terlalu cepat bagi birokrasi.
Dalih kehati-hatian pun diangkat. Tidak ingin melanggar aturan, kata mereka. Mulia. Tapi kehati-hatian yang berujung pada ratusan miliar menganggur justru menyerupai ketakutan kolektif: lebih baik tidak berbuat apa-apa daripada berbuat salah. Dalam logika ini, tidak membangun justru dianggap lebih aman.
Lonjakan Silpa dari Rp18 miliar pada 2024 menjadi Rp350 miliar setahun kemudian bukan lagi statistik. Ini komedi fiskal. Angka sebesar itu sulit lahir tanpa ada kesepakatan diam-diam bahwa perencanaan boleh longgar, eksekusi boleh santai, dan evaluasi boleh normatif.
Sementara uang memilih setia di kas daerah, warga tetap setia mengeluh. Jalan berlubang tidak paham istilah Silpa. Pelayanan publik tidak mengenal alasan “tertunda ke tahun depan”. Tapi dalam dunia anggaran, semua bisa ditunda—asal dilaporkan dengan bahasa yang rapi.
Argumen pamungkas selalu sama: uang tidak hilang, akan dipakai tahun berikutnya. Ini janji paling awet dalam birokrasi. Selalu benar, tapi jarang memuaskan. Sebab kebutuhan publik tidak hidup di tahun fiskal. Mereka hidup di dunia nyata, hari ini.
Yang lebih menarik, Silpa ini seolah diperlakukan sebagai kabar netral. Tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa darurat. Padahal, di banyak daerah, Silpa kecil saja bisa memicu evaluasi keras. Di Banjarmasin, Silpa ratusan miliar justru terdengar seperti laporan cuaca: informatif, tanpa emosi.
Jika tren ini berlanjut, Banjarmasin layak membuka museum baru: Museum Anggaran Tak Terpakai. Koleksinya lengkap, nilainya fantastis, dan semuanya asli milik rakyat.
Silpa, pada akhirnya, bukan soal sisa uang. Ia soal sisa keberanian. Keberanian untuk merencanakan dengan realistis, mengeksekusi dengan serius, dan bertanggung jawab tanpa berlindung di balik istilah teknokratis.
Uang sudah terlalu patuh. Kini giliran pemerintah yang seharusnya bekerja.
Fadhilah
