Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong upaya pengelolaan sampah yang lebih modern melalui rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah pusat untuk mengurangi permasalahan sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang kemudian diimplementasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Menurutnya, Kota Banjarmasin menjadi salah satu lokasi yang diusulkan dalam rencana pembangunan karena memiliki volume sampah yang tinggi. Kondisi ini dinilai memenuhi syarat utama agar pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat berjalan secara optimal.
“Pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar, minimal sekitar 700 ton per hari agar layak secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, rencana pembangunan PSEL di Kalimantan Selatan akan melibatkan dua kabupaten dan satu kota sebagai penyuplai sampah. Kolaborasi lintas daerah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah terintegrasi.
Rahmat juga menyebutkan bahwa proyek ini membutuhkan sejumlah persyaratan, di antaranya rekomendasi dari gubernur serta kesiapan pemerintah kabupaten/kota, baik sebagai sumber sampah maupun lokasi pembangunan.
Penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat berperan sebagai penggagas sekaligus fasilitator, sementara pemerintah provinsi mendorong koordinasi antar daerah.
Selain itu, proyek ini juga telah melibatkan kerja sama dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) dalam pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan. Saat ini, proyek masih berada pada tahap awal, termasuk dalam penentuan teknologi yang akan digunakan.
“Prosesnya masih panjang, namun komitmen daerah sudah jelas untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan,” tutupnya.
