BANJARMASIN – Perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) tumbuh 5,28 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II 2026. Pertumbuhan tersebut relatif sejalan dengan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen pada periode yang sama.
Capaian itu terungkap dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel, Kamis (24/9/2026).
Mengusung tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan”, kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah daerah, instansi vertikal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akademisi, perbankan, pelaku usaha, investor, hingga media.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel dan CORE Indonesia turut memberikan perspektif mengenai perkembangan ekonomi dan kondisi fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M. Syarifuddin, dalam keynote speech mengatakan LPP dapat menjadi salah satu rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Menurutnya, Pemprov Kalsel saat ini memberikan perhatian pada tiga agenda utama. Pertama, menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan pengendalian inflasi. Kedua, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif. Ketiga, meningkatkan kualitas belanja sekaligus membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
“Pertumbuhan ekonomi perlu terus dijaga, tetapi pada saat yang sama sumber pertumbuhan harus semakin beragam agar perekonomian daerah lebih kuat menghadapi berbagai perubahan,” demikian substansi arah kebijakan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Aloysius Donanto H. W., menjelaskan bahwa LPP bukan sekadar dokumen asesmen ekonomi secara berkala.
Laporan tersebut juga menjadi instrumen untuk memahami posisi dan arah perekonomian daerah serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat.
Meski tumbuh positif, perekonomian Kalsel masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Salah satunya adalah struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya batu bara.
Ketergantungan terhadap komoditas tersebut membuat ekonomi daerah relatif sensitif terhadap perubahan harga komoditas di pasar global. Di sisi lain, upaya hilirisasi batu bara masih menghadapi tantangan, terutama dari aspek teknis dan keekonomian.
Tantangan lain berasal dari penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang berpotensi memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih beragam.
Diversifikasi ekonomi Kalsel diarahkan melalui penguatan sejumlah sektor potensial, antara lain pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata.
Dari sisi fiskal, belanja daerah juga didorong semakin produktif sehingga memberikan manfaat yang lebih besar dan langsung dirasakan masyarakat.
Sementara kebutuhan pembangunan yang lebih besar dapat diperkuat melalui peningkatan investasi swasta dan pemanfaatan skema kemitraan. Kemudahan serta percepatan proses perizinan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
Melalui diseminasi LPP, BI bersama Pemprov Kalsel dan para pemangku kepentingan berupaya memperkuat pemahaman bersama mengenai kondisi, tantangan, serta prospek perekonomian daerah.
Pemprov Kalsel juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan LPP dan Kajian Fiskal Regional sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Di sisi lain, dunia usaha dan perbankan diharapkan aktif menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Masukan tersebut dapat menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
Ke depan, sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil diharapkan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas sekaligus memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Kalsel.
Diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi, serta penguatan kualitas belanja daerah menjadi bagian penting dalam membangun fondasi perekonomian Kalsel yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Editor: Fad
