Banjarbaru – Ketua LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (Sakutu), Aliansyah, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah dan aparat terkait kelangkaan BBM yang terjadi di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikannya usai menerima keluhan masyarakat dan para sopir yang kesulitan mendapatkan BBM dengan harga normal.
Aliansyah menegaskan, dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus bekerja nyata untuk masyarakat dan tidak menutup mata terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.
“Jangan mereka buta dan tuli ketika mendengar masyarakat kita langka BBM, susah mendapatkan BBM dengan harga mahal. Jangan sampai mereka tidur. Mereka digaji dari uang rakyat dan mendapatkan fasilitas dari uang rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran fasilitas pejabat, termasuk uang makan dan minum, yang menurutnya tidak sebanding apabila tidak diiringi dengan kerja nyata membantu masyarakat.
“Kalau mereka tidak bekerja, berarti sudah mengecewakan rakyat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Aliansyah meminta pemerintah provinsi segera turun langsung ke lapangan dan tidak hanya melakukan rapat maupun diskusi tanpa tindakan nyata.
“Setelah ini kami harapkan mereka turun. Jangan ada lagi diskusi, langsung eksekusi. Cari pembensin yang menjual harga di atas normal dan yang tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia menilai pemerintah harus hadir di tengah masyarakat saat rakyat mengalami kesulitan. Bahkan, Aliansyah secara tegas menyatakan kekecewaannya terhadap tidak hadirnya gubernur dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Kalau rakyat lagi kesusahan lalu pemerintah tidak hadir dan tidak berbuat apa-apa, buat apa kita menggaji mereka. Ini mengecewakan,” ucapnya.
Selain itu, Aliansyah menyebut pihaknya telah menyampaikan berbagai persoalan di lapangan kepada aparat penegak hukum. Namun hingga kini, menurutnya belum ada langkah konkret yang dirasakan masyarakat.
“Seminggu tidak ada gerakan, seminggu tidak ada langkah. Kita ingin mereka bekerja dan membuktikan apa yang disampaikan,” tuturnya.
Ia juga menanggapi persoalan dugaan penimbunan BBM. Menurut Aliansyah, aparat seharusnya mampu mengetahui keberadaan pelaku penimbunan.
“Kalau aparat penegak hukum bertanya di mana penimbunan, itu terlalu bodoh. Karena pelaku-pelaku itu selalu berkoordinasi dengan mereka,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Aliansyah meminta seluruh pihak terkait fokus menuntaskan persoalan kelangkaan BBM di Kalimantan Selatan. Ia bahkan meminta pejabat terkait mundur apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kalau tidak tuntas, saya minta mereka bikin pernyataan mengundurkan diri,” pungkasnya.
