Banjarbaru — Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki tata kelola lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, melalui langkah strategis hingga ke tingkat nasional.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, guna memperkuat kinerja pengelolaan sampah sekaligus mendorong inovasi berbasis pemilahan dari sumber.
Tidak hanya sendiri, Lisa turut membawa para lurah, camat, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Langkah ini dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah dapat memahami arah kebijakan nasional serta mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan sampah.
Usai pertemuan, rombongan melanjutkan kegiatan dengan studi tiru ke Kelurahan
Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Di lokasi tersebut, mereka melihat secara langsung penerapan sistem pemilahan sampah organik dan anorganik yang telah berjalan efektif di tingkat masyarakat.
Lisa menegaskan, kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Banjarbaru untuk memperoleh arahan langsung dari pemerintah pusat demi mempercepat perbaikan sistem pengelolaan sampah di daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan hingga pengolahan akhir,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil pembelajaran dari studi tiru tersebut akan diadopsi secara bertahap, dimulai dari tingkat kelurahan hingga berkembang menjadi gerakan kolektif seluruh kota.
Salah satu target utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemilahan sampah rumah tangga dari sumbernya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi langkah proaktif Pemko Banjarbaru. Menurutnya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Ia menilai karakteristik tata kota Banjarbaru yang relatif tertata menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan daerah lain.
“Dengan kondisi demografi yang lebih teratur, Banjarbaru memiliki peluang besar menjadi barometer pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil evaluasi KLH/BPLH, kinerja pengelolaan sampah Kota Banjarbaru memperoleh nilai 48,56. Rinciannya meliputi aspek anggaran dan kebijakan sebesar 12,33 (61 persen), SDM dan fasilitasi 15,94 (54 persen), serta capaian kinerja pengelolaan sampah 20,28 (41 persen).
Adapun capaian pengelolaan sampah secara keseluruhan baru mencapai 10,97 persen, masih di bawah ambang batas 25 persen. Dengan hasil tersebut, Banjarbaru saat ini masuk dalam kategori kota yang masih memerlukan pembinaan.
Menanggapi hal itu, Pemko Banjarbaru menegaskan kesiapannya untuk melakukan percepatan perbaikan melalui berbagai analisis dan langkah konkret sebagai tindak lanjut dari evaluasi pemerintah pusat.
