JAKARTA — Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014–2016, Prof. Yuddy Chrisnandi, menegaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki legitimasi konstitusional penuh untuk memimpin Republik Indonesia hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Yuddy dalam dialog publik untuk menanggapi berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik, khususnya mengenai kemungkinan percepatan pergantian kekuasaan sebelum 2029.
Prof. Yuddy menolak spekulasi tersebut dan menempatkan posisi Presiden Prabowo dalam kerangka analisis konstitusional.
“Sebagai akademisi politik, saya melihat 2029 harus berada dalam sebuah skenario konstitusional. Presiden Prabowo dipilih secara demokratis, ditetapkan lewat proses konstitusi yang begitu ketat, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan pemilu, penyelesaian sengketa, hingga penetapan hasil pemilu yang tidak bisa diganggu gugat.
“Beliau menang secara de facto dan de jure, serta mendapatkan pengakuan internasional. Dalam skenario konstitusional, jabatan Presiden Prabowo berlaku satu periode penuh hingga 2029. Legitimasi demokrasi telah diberikan kepada Presiden Prabowo untuk memimpin sampai selesai periodenya,” ujar Prof. Yuddy Chrisnandi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Prof. Yuddy menegaskan, spekulasi yang hanya didasarkan pada insting politik tanpa dukungan fakta lapangan maupun data yang dapat diverifikasi bukanlah kerangka yang tepat untuk menilai keberlangsungan sebuah pemerintahan.
Menurut dia, analisis politik yang bertanggung jawab harus berpijak pada realitas konstitusional, bukan retorika yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Saya tidak melihat adanya fakta-fakta politik, tidak melihat adanya fakta-fakta ekonomi yang sangat kuat yang bisa mengarah kepada pembenaran atas insting politik semacam itu. Yang disampaikan hanyalah pandangan dan insting, bukan based on fact.
“Dalam situasi seperti sekarang, kita membutuhkan satu persatuan nasional yang kuat, bukan spekulasi-spekulasi yang bisa memecah belah masyarakat dan para pendukung relawan masing-masing. Itu tidak baik bagi bangsa,” tegasnya.
Analogi Baterai
Untuk memperjelas argumennya, Prof. Yuddy menggunakan analogi baterai untuk menggambarkan siklus kekuasaan konstitusional. Menurut dia, Presiden Prabowo saat ini berada pada posisi dengan legitimasi konstitusional yang kuat dan mandat rakyat yang masih panjang.
“Presiden Prabowo ini charger-nya masih untuk tiga tahun ke depan, bahkan dua tahun pun belum dipakai, belum habis. Jadi sedang kuat-kuatnya.
“Dalam ilmu politik, aktor yang memiliki legitimasi yang kuat, yang didasarkan atas kekuatan konstitusional, yang dilahirkan melalui sebuah proses yang demokratis, itulah yang paling kuat.
“Aktor utama negara saat ini, aktor politik yang paling signifikan, adalah Presiden Prabowo. Ini adalah fakta politik yang tidak dapat dibantah,” ungkapnya.
Prof. Yuddy juga memuji sejumlah keputusan strategis Presiden Prabowo yang dinilainya menunjukkan ketegasan kepemimpinan dan keberanian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Ia secara khusus menyoroti pernyataan Presiden Prabowo di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 15 Agustus 2026 mengenai kesiapan pemerintah menindak jenderal yang berada di balik tambang ilegal, serta ketegasan pemerintah mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat pembakaran hutan.
“Pernyataan Presiden Prabowo tanggal 15 Agustus di hadapan DPR, yang mengingatkan para jenderal jangan main-main dengan tambang dan siap meminta Kapolri serta Panglima TNI mengusut tuntas jenderal-jenderal di belakang tambang ilegal, itu adalah pernyataan yang belum pernah kita dengar dari presiden-presiden sebelumnya.
“Begitu pula dengan penanganan kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden dengan tegas mengatakan perusahaan-perusahaan besar yang terbukti terlibat pembakaran hutan akan dicabut izinnya.
“Ini adalah kepemimpinan yang tegas, berpihak, dan punya dasar konstitusi. Kekuatan seperti ini tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali Presiden Prabowo,” ujar Prof. Yuddy.
Bantah Ada Intervensi
Menanggapi narasi mengenai adanya pengaruh pihak lain terhadap kebijakan Presiden Prabowo, Prof. Yuddy membantah anggapan tersebut.
Menurut dia, secara struktural dan dalam konteks kekuasaan politik, tidak ada satu pun figur yang dapat mengintervensi kebijakan Presiden Prabowo.
“Saya tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak lain yang mengendalikan Presiden Prabowo. Saya tidak percaya. Ini adalah hukum besi kekuasaan.
“Siapa yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah orangnya presiden sebelumnya di kabinet sekarang? Tidak ada. Semua menyatakan diri sebagai menteri yang paling dekat dengan Presiden Prabowo.
“Ini menandakan medan magnet kekuasaan telah sepenuhnya berpindah. Presiden Prabowo memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari siapa pun, dan itu adalah realitas politik yang harus diakui semua pihak,” tegasnya.
Prof. Yuddy juga mendorong Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahannya agar tidak ragu menggunakan legitimasi konstitusional yang dimiliki untuk membangun narasi kepemimpinan yang kuat.
Ia menekankan bahwa Presiden sebagai pemegang mandat rakyat perlu menegaskan posisi tersebut untuk menghilangkan dualisme narasi politik di ruang publik.
“Presiden Prabowo dan tim pemerintahannya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang. Jadi, tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik.
“Rakyat harus melihat dengan jelas bahwa kekuasaan konstitusional mutlak berada di tangan Presiden Prabowo, dan seluruh aparat negara harus bergerak dalam koridor komando kepemimpinan beliau,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Prof. Yuddy mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam spekulasi politik yang tidak berbasis fakta. Ia mendorong agar energi kolektif bangsa diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasional.
“Bangsa ini sedang disibukkan oleh banyak hal penting. Presiden hari ini sedang memimpin rapat gabungan penanganan pascagempa di NTT, sebelumnya berkunjung ke Kalimantan menangani berbagai persoalan lapangan.
“Ini yang harus menjadi fokus kita bersama. Yang kita butuhkan saat ini adalah persatuan nasional untuk mendukung Presiden Prabowo menyelesaikan agenda-agenda besar bangsa, bukan spekulasi-spekulasi yang membuang energi.
“Mari kita hormati mandat konstitusional yang telah diberikan rakyat kepada Presiden Prabowo hingga 2029,” tutupnya.
