BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus utama pembangunan pendidikan pada 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik, perluasan akses pendidikan, serta penyesuaian sistem pembelajaran dengan kebijakan nasional.
Kepala Disdikbud Kalsel Abdul Rahim mengatakan arah pembangunan pendidikan daerah sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin untuk mewujudkan masyarakat yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas SDM.
“Peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas. Tidak hanya peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik harus terus meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja,” kata Abdul Rahim, Rabu (8/7/2026).
Menurut dia, peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis, termasuk penguatan keterampilan digital dan pembelajaran berbasis teknologi. Sementara itu, kualitas peserta didik diperkuat melalui sistem pembelajaran yang adaptif dan berorientasi pada pengembangan karakter.
Dalam aspek sistem pendidikan, Disdikbud Kalsel terus menyesuaikan kebijakan daerah dengan program nasional. Salah satunya melalui penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang mulai diberlakukan secara nasional sebagai instrumen untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik.
Selain itu, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 telah disesuaikan dengan petunjuk teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk mengantisipasi penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah favorit, pemerintah juga menerapkan mekanisme crossing sebagai solusi pemerataan peserta didik.
Disdikbud Kalsel juga mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Program tersebut berada di bawah koordinasi Dinas Sosial, sementara data peserta didik yang digunakan berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang telah terintegrasi dengan sistem pendidikan daerah.
Di sisi lain, pemerataan akses pendidikan terus diperkuat melalui pengembangan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan evaluasi 2025, sebanyak 334 SMA dan SMK di Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, terdiri atas 207 SMA dan 127 SMK.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 304 peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang SMK telah memperoleh layanan pendidikan. Capaian itu menunjukkan semakin terbukanya akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan mereka.
Abdul Rahim menegaskan, pengembangan pendidikan inklusif merupakan bagian dari implementasi visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengusung semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.
“Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Karena itu, pendidikan inklusif harus terus diperkuat agar semua anak mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang,” ujarnya.
Untuk mendukung program tersebut, Disdikbud Kalsel memfokuskan kebijakan pada tiga aspek utama, yakni perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan, dan penguatan kapasitas SDM pendidikan. Langkah yang dilakukan antara lain pengembangan sekolah inklusif, pemutakhiran data peserta didik berkebutuhan khusus, pelatihan guru, serta penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD).
Selain pendidikan inklusif, pemerintah daerah juga terus mendorong pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan unit sekolah baru, transformasi digital pembelajaran, serta penerapan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler di lingkungan sekolah guna meningkatkan konsentrasi belajar siswa.
Melalui berbagai program tersebut, Disdikbud Kalsel berharap kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan semakin merata dan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
